‘ReBranding’ adalah Ruh dari Revitalisasi UU Perkoperasian

Kanan, memegang mic, Ketua Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi UNJ, DR. Karuniana Dianta A. Sebayang, S.Ip.,M.E. (Polanusa/Mahmud Hamdani).

Jakarta, Polanusa – Judul tulisan ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh DR. Karuniana Dianta A. Sebayang, S.Ip.,M.E. Ketua Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi UNJ, dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dengan tema “Pertaruhan Nasib Koperasi dalam Rancangan Undng-Undang (RUU) Perkoperasian”, bertempat di Ruang Rapat FPKB DPR RI, Gd. Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10/17).

Kegiatan ini sebagai respon Revisi RUU Perkoperasian yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2017.

Di awal paparannya, Dosen yang juga Aktifis GP Ansor, menjelaskan bahwa dari 20 besar usaha di semua negara maju, sepertiga adalah bisnis perbankan, insurance (Asuransi) dan pertanian (Agriculture), kesemua bisnis ini tidak boleh terganggu.

Dalam istilah teori perbankan adalah dapat berdampak pada perkembangan usaha yang lain.

“Sebagai contoh adalah kasus Bank Century, karena dianggap akan berdampak systemik maka digelontorkan bantuan. Bandingkan dua Koperasi yang bermasalah seperti first travel dan Pandawa. Dana dua koperasi itu juga sama hampir Rp 6,7 trilyun. Tetapi dibiarkan oleh Pemerintah”.

Padahal, lanjutnya, seharusnya pemerintah berpihak kepada Koperasi, karena nasabah koperasi lebih banyak dibandingkan dengan nasabah perbankan.

“Apalagi Koperasi di Indonesia tidak bisa dilihat hanya sebagai suatu usaha ekonomi saja, namun  lebih dari itu,  adalah karakter bangsa Indonesia, yaitu karakter Gotong Royong. Koperasi selama ini sering diangap nothing atau kecil oleh masyarakat, padahal ini konsep original dari Koperasi Indonesia,” tegasnya.

Karenanya, guna memaksimalkan potensi koperasi  diperlukan konsep penguatan kelembagaan koperasi yang dapat meningkatkan kinerja dan mengatasi masalah utama koperasi.

“Merumuskan pemahaman tentang bagaimana bentuk penguatan kelembagaan koperasi melalui rekonstruksi tata kelola koperasi. Koperasi di Indonesia sudah punya modal sosial yang tinggi, tinggal dibina dan ditingkatkan. Konsep koperasi tidak mengejar laba harus ditinjau ulang, pembenahan manajemen dan kewenangan Pengawas yang lebih, agar dapat menegur pengurus,” terang dia.

Lebih lanjut Ekonom UNJ ini menambahkan, adanya RUU Perkoperasian hanya payung hukum belaka, namun yang lebih penting adalah regulasi lanjutan dari penjelasan UU Perkoperasian tersebut.

Peraturan dibuat untuk mempermudah anggota Koperasi dan bukan mempersulit. “ ReBranding menjadi hal mutlak, image koperasi harus diubah, bukan cuma tertulis tapi terlihat. Koperasi harus keren dan naik kelas, image sederhana dan susah harus dihilangkan, apalagi kalau melihat asset dan potensi ekonomi yang dimiliki koperasi sangat luar biasa,” pungkasnya.

*** Mahmud Hamdani.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *