Setahun Terakhir, 7.500 Angkot Di Bandung Raya Dikandangkan

Unjuk rasa angkutan umum yang tergabung dalam Aliansi Moda Transportasi Umum Jawa Barat menolak kendaraan berbasis aplikasi yang berlangsung di depan Gedung sate, Bandung (09/03/2017). (Foto : Taufik Jamil/Polanusa).

Bandung, Polanusa – Sebanyak 7.500 angkot (Angkutan Kota) harus dikandangkan semenjak masifnya jumlah taksi online di Bandung Raya.

Ketua Harian Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat, Anton Ahmad Fauzi, mengatakan jumlah angkot yang ada di kota Bandung sebanyak 15.000, dengan dikandangkannya 7.500 hampir 50 persen angkot tidak beroperasi.

“Hampir 50 persen tidak operasional karena sudah tidak masuk ke hitungan usahanya,” ujar Anton saat ditemui di Bandung, Kamis (12/10/2017).

Anton mengatakan, penurunan ini disinyalir oleh terus bertambahnya armada taksi online yang tidak dibatas oleh pemerintah, serta tarif yang dianggap tidak wajar membuat angkot semakin terpinggirkan dalam setahun terakhir.

Selain itu, Menurunnya pendapatan dan tak tertutupinya biaya setoran dari para sopir ke pengusaha menjadi rentetan masalah yang membuat para pengusaha gulung tikar.

“Boro-boro untuk setor, untuk dibawa pulang ke rumah juga mereka ketar-ketir,” kata Ahmad.

Tidak hanya angkot yang merasa dirugikan, berbagai transportasi  lainnya yang sudah hadir sejak dulu seperti ojek, dan becak pun terancam dengan hadirnya angkutan kendaraan berbasis aplikasi ini.

Untuk itu, WAAT berharap pemerintah pusat bisa tegas mengeluarkan kebijakan terkait kehadiran transportasi berbasis aplikasi. Hal itu semata-mata untuk menyelamatkan pekerjaan transportasi konvensional.

“Kita tidak anti terhadap online, tapi yang ditekankan adalah regulasinya harus jelas,” kata Ahmad.

Tarif Angkutan Online Perlu Di Benahi

Ditemui secara terpisah, pengamat transportasi, Djoko Setijowarno memandang angkutan online memberikan kenyamanan dan tarif yang murah kepada konsumen, namun dengan tawaran tarif yang begitu murah hal ini sangat tidak wajar.

“Perlu ada perhitungan sebetulnya biaya atau cost yang wajar jika transportasi online dijalankan. Tanpa subsidi dan gimmick marketing tak mungkin bisa harga menjadi sangat murah,” kata Djoko.

Masih dikatakan Djoko, perlu dilakukan audit untuk model bisnis semacam ini, sebab kenyataannya di negara luar pun tarif taksi berbasis aplikasi tidak jauh berbeda dengan tarif taksi resmi.

“Nampaknya perlu ada upaya untuk mengaudit model bisnis semacam ini. Sebab pada kenyataannya di luar negeri tarif taksi online tak banyak beda dengan taksi resmi,” kata dia.

***Taufik Jamil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *